Instruksi.co.id, Bandarlampung - Sekretariat Bersama (Sekber) tiga konstituen Dewan Pers, yakni SMSI, AMSI, dan JMSI, menggelar sarasehan di Hotel Radisson Bandarlampung, Senin, 11 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sarasehan dihadiri Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Ganjar Jationo, Pangdam II/Sriwijaya, Kapolda Lampung, Ketua Satgas MBG Lampung, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat dan insan pers.
Dalam rekomendasinya, Sekber mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Forum juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekber menegaskan program tersebut harus dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Tim perumus merekomendasikan penghentian sementara (suspend) terhadap pelaksanaan MBG apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah terjadinya persoalan, seperti keracunan makanan maupun dampak lain yang merugikan masyarakat.
Selain itu, Sekber mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melakukan terobosan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menghidupkan kembali industri rumahan yang dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.
Sekber juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program strategis nasional di daerah, di antaranya Program MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Forum tersebut menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga harus memberi dampak ekonomi bagi UMKM, peternak, nelayan, dan petani lokal melalui penguatan rantai pasok. Pemerintah juga didorong menjaga stabilitas harga bahan pokok agar pelaksanaan program tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.
Sarasehan ini menegaskan peran insan pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(red/rls)
0 Komentar