Instruksi.co.id, Tanggamus — DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggamus, Rabu (2/9/2026). Dalam rapat yang sama, Pemkab Tanggamus juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp1.641.283.902.746,90. Sementara belanja daerah mencapai Rp1.742.593.011.838,95.
Dengan komposisi tersebut, APBD Perubahan Tanggamus 2026 mengalami defisit sebesar Rp101.309.109.092,05.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tercatat Rp0.
Laporan Banggar tersebut dibacakan anggota Banggar DPRD Tanggamus Romzi Edy, S.Pd.I. Pembahasan KUPA dan PPAS-P sebelumnya berlangsung pada 4–7 Agustus 2026 dengan melibatkan Banggar DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan seluruh perangkat daerah.
Banggar meminta perubahan anggaran diarahkan pada program yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Selain itu, DPRD menyoroti pengelolaan data BPJS agar tidak terjadi tumpang tindih peserta. Pemerintah daerah didorong mengintegrasikan data BPJS dengan data kependudukan dan layanan kesehatan serta melakukan pemutakhiran secara berkala.
KUA-PPAS 2027 Diproyeksikan Rp1,74 Triliun
Dalam rapat tersebut, Pemkab Tanggamus menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Bupati Tanggamus Saleh Asnawi mengatakan penyusunan anggaran 2027 menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial dengan kebijakan belanja berbasis money follows program.
Tema pembangunan yang ditetapkan yakni “Peningkatan Produktivitas Melalui Infrastruktur dan Investasi Daerah Untuk Mendorong Hilirisasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.”
Lima prioritas pembangunan yang disiapkan meliputi penguatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur yang berkeadilan, peningkatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kamtibmas dan pembangunan berkelanjutan.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,74 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp139,38 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp1,51 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp84,2 miliar.
Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,71 triliun. Dengan demikian, terdapat surplus pendapatan dan belanja sebesar Rp20,28 miliar.
Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp6,5 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp26,78 miliar. Pengeluaran tersebut antara lain untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Bupati mengatakan rancangan KUA dan PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas bersama Banggar DPRD, TAPD dan perangkat daerah sebelum menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD 2027.
Sementara itu, Banggar DPRD mendorong Pemkab Tanggamus mengoptimalkan PAD, terutama dari sektor pajak air, air permukaan dan air tanah.
Upaya tersebut antara lain melalui perbaikan basis data wajib pajak, penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas instansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pencarian objek pajak baru yang potensial.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo didampingi Wakil Ketua I M. Rangga Putra Hakim, Wakil Ketua II Irwandi Suralaga dan Wakil Ketua III Bunyamin.
Dari 45 anggota DPRD, sebanyak 42 anggota hadir. Tiga anggota lainnya tidak hadir dengan keterangan dua orang sakit dan satu orang izin.
Hadir pula Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Tanggamus, serta unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
(adi/rls)
0 Komentar