instruksi.co.id, Pringsewu – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pringsewu mengusulkan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mewujudkan birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan efisien. Usulan tersebut mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Daerah bersama Tim Penataan Perangkat Daerah di Ruang Rapat DPRD Pringsewu, Jumat, 17 Juli 2026.
Rapat dipimpin Ketua Pansus Ir. H. Joni Sopuan didampingi Wakil Ketua Pansus Hi. Agus Irwanto, S.E., sementara Tim Penataan Perangkat Daerah dipimpin Arif Nugroho, S.E., M.M.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus mengusulkan penggabungan empat OPD yang memiliki rumpun urusan sejenis, penggabungan tiga bagian pada Sekretariat Daerah, serta penyesuaian jumlah bidang pada setiap OPD sesuai tipologi untuk menghindari pembengkakan struktur organisasi.
Tak hanya itu, Pansus juga meminta setiap usulan restrukturisasi disertai analisis efisiensi anggaran, meliputi potensi penghematan belanja pegawai, tambahan penghasilan pegawai (TPP), biaya operasional, hingga kebutuhan jabatan struktural.
Ketua Pansus Joni Sopuan menegaskan, penataan perangkat daerah harus mampu menghasilkan birokrasi yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Agus Irwanto menilai restrukturisasi tidak hanya berorientasi pada pengurangan jumlah OPD, tetapi juga memastikan organisasi yang dibentuk benar-benar sesuai fungsi, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan Ranperda tersebut turut mengacu pada hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta masukan dari Tim Ahli Universitas Lampung.
Sebagai tindak lanjut, Pansus meminta Tim Penataan Perangkat Daerah menyusun matriks perbandingan struktur OPD beserta proyeksi efisiensi anggaran sebagai bahan pembahasan sebelum Ranperda ditetapkan.(hikmah/*)
0 Komentar